Dalam dunia bisnis, khususnya di Indonesia, istilah peraturan perusahaan lazim dikenal sebagai peraturan yang mengatur jalannya bisnis bagi karyawan yang bekerja di dalamnya.
Peraturan perusahaan ini juga menyimpan banyak kepentingan bisnis mulai dari budaya kerja hingga hak dan kewajiban karyawan, untuk menciptakan rasa aman dan adil antara perusahaan dan pekerjanya.
Apa yang dimaksud dengan peraturan perusahaan di Indonesia?
Peraturan perusahaan adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur perilaku karyawan dan membangun kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Peraturan perusahaan meliputi aturan mengenai jam kerja, kehadiran, cuti, penggunaan fasilitas perusahaan, etika kerja, alur komunikasi dan koordinasi, budaya kerja, dan lain sebagainya.
Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Peraturan perusahaan ini wajib dibuat oleh perusahaan di Indonesia apabila memiliki lebih dari 10 orang pekerja, dan hanya mengikat secara hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 188 (1) UU Ketenagakerjaan, kegagalan untuk membuat peraturan perusahaan dianggap sebagai pelanggaran pidana dan perusahaan dapat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
Mengapa peraturan perusahaan itu penting?
Peraturan perusahaan penting dan merupakan praktik bisnis yang esensial. Selain untuk menegakkan disiplin, peraturan perusahaan juga membantu memastikan bahwa karyawan mengetahui hak-hak dasar mereka dan juga menjaga keberlangsungan perusahaan.
Peraturan perusahaan juga memberikan kejelasan dan kepastian dalam proses dan prosedur bagi para pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini penting karena berbagai alasan;
Menegakkan disiplin di antara para karyawan: Peraturan perusahaan menentukan dan menegakkan disiplin karyawan dan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif. Karyawan akan lebih mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa akibatnya jika mereka melanggar kode etik perusahaan. Hal ini dapat mengurangi ketidaksesuaian terkait pekerjaan di dalam organisasi dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja.
Menciptakan kesadaran di antara karyawan akan hak-hak dasar ketenagakerjaan mereka: Hak-hak karyawan, seperti mitigasi pelecehan seksual, asuransi kesehatan, dan hak cuti, adalah salah satu subjek utama yang dicakup oleh peraturan perusahaan. Memberikan rasa aman dan perlakuan yang adil kepada karyawan di tempat kerja adalah tujuan dari undang-undang ini.
Membangun citra yang baik bagi perusahaan: Agar organisasi dapat terus berjalan secara efisien dan berkelanjutan, peraturan perusahaan sangatlah penting. Dengan adanya peraturan perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan meminimalisir kemungkinan timbulnya masalah atau konflik hukum. Perusahaan dapat mencegah pelanggaran hukum dan mendapatkan apresiasi dari staf, pelanggan, dan mitra bisnis mereka dengan menetapkan peraturan perusahaan yang terorganisir dengan baik.
Apa saja yang harus dicantumkan dalam peraturan perusahaan?
Selain karena peraturan perusahaan ini bersifat wajib di Indonesia, pembuatan peraturan perusahaan juga bertujuan untuk menjadi pedoman kerja bagi setiap pihak yang terlibat di perusahaan dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkesinambungan. Syarat pembuatan peraturan perusahaan harus memuat hal-hal penting seperti hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban karyawan, syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Untuk dapat memahami poin-poin penting dalam peraturan perusahaan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar peraturan perusahaan dapat disetujui oleh berbagai pihak seperti pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan pejabat daerah. Berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan perusahaan di Indonesia;
Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja: Peraturan perusahaan perlu mengatur hak dan kewajiban pengusaha. Pengusaha memiliki hak untuk mendapatkan hasil kerja karyawannya sesuai dengan perjanjian. Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk membayar upah dan memberikan fasilitas lain bagi karyawan yang telah bekerja padanya. Peraturan perusahaan yang rinci dibuat untuk menghindari konflik di kemudian hari, termasuk mengenai besaran upah, jam kerja, dan tanggal pembayaran. Sementara itu, hak dan kewajiban karyawan adalah hak untuk menerima upah sesuai dengan perjanjian dan hal-hal lain seperti jaminan sosial atau kesehatan, terutama bagi karyawan tetap. Hal ini diberikan kepada karyawan setelah menyelesaikan kewajibannya berupa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Kondisi kerja: Peraturan perusahaan memberlakukan syarat-syarat tertentu agar mereka dapat bekerja di tempatnya. Misalnya, jika perusahaan bergerak di bidang hukum, maka lulus dari fakultas hukum menjadi syarat utama. Selain keterampilan, perusahaan juga dapat menentukan persyaratan berdasarkan pengalaman. Syarat lain juga bisa diterapkan, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan.
Kode etik perusahaan: Kode etik perusahaan wajib dimiliki antara lain untuk menjaga kesetaraan dan menghindari diskriminasi di lingkungan kerja. Misalnya, peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk masuk kerja pukul 8 pagi dan siapa pun yang terlambat akan menerima hukuman mulai dari teguran hingga pemotongan gaji. Peraturan lain juga bisa diterapkan demi kenyamanan konsumen. Misalnya, karyawan yang bekerja di bagian customer service, wajib bersikap ramah dan menebar senyum.
Masa berlaku: Peraturan perusahaan harus mencantumkan masa berlaku. Masa berlaku ini juga menunjukkan status karyawan, apakah per kontrak atau tetap. Jika status karyawan adalah kontrak, maka perusahaan dapat mempertimbangkan apakah akan memperpanjang atau tidak ketika kontrak telah habis. Setiap perusahaan pasti memiliki peraturan perusahaan, namun juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, setiap perusahaan yang memiliki anak perusahaan hanya diperbolehkan membuat satu peraturan perusahaan dan hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014.
Setelah semua tahapan di atas dilalui, perusahaan harus meminta pengesahan terlebih dahulu kepada Menteri Ketenagakerjaan sebelum peraturan tersebut dapat diimplementasikan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30 hari sejak berkas-berkas yang diperlukan untuk membuat peraturan perusahaan diterima. Berkas-berkas tersebut antara lain meliputi permohonan tertulis, profil perusahaan, naskah peraturan perusahaan, dan surat permohonan meminta saran dan pendapat dari perwakilan pekerja atau serikat pekerja.
BAGAIMANA TAMPUBOLON LEGAL SOLUTIONS DAPAT MEMBANTU ANDA?
Di Tampubolon Legal Solutions, para pengacara ketenagakerjaan kami yang berpengalaman telah terbiasa memberikan saran kepada klien kami untuk menyusun peraturan perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnis, kebutuhan, budaya, dan praktik mereka, dengan tetap memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kami memahami bahwa peraturan perusahaan merupakan hal yang unik bagi setiap perusahaan dan dengan menyusunnya secara hati-hati dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, tidak hanya untuk bisnis tetapi juga untuk meningkatkan hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan.
HUBUNGI KAMI SEKARANG!
