Perkawinan WNI dan WNA dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama terkait dengan kepemilikan properti. Berdasarkan hukum Indonesia, orang asing pada umumnya dilarang memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia. Aturan ini juga berlaku bagi pasangan dengan kewarganegaraan campuran (setelah 1 tahun menikah). Jika suatu pasangan tidak mempunyai perjanjian pranikah yang mengatur mengenai pemisahan harta benda, maka harta apa pun yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Karena orang asing menurut hukum tidak dapat memiliki properti berdasarkan hak milik, hal ini berarti pasangan warga negara Indonesia juga tidak dapat memperoleh properti apa pun berdasarkan hak milik, yang mana dapat menimbulkan komplikasi terutama jika pasangan tersebut tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, sangat disarankan agar pasangan dengan kewarganegaraan campuran menandatangani perjanjian pranikah yang dengan jelas mendefinisikan hak milik mereka, tidak hanya demi membeli properti di Indonesia namun juga untuk melindungi aset kedua belah pihak saat ini dan untuk menentukan bagaimana properti dan aset lainnya nantinya dipisah jika terjadi perceraian atau kematian.

Penting juga untuk diketahui bahwa perjanjian pranikah harus dibuat sebelum pernikahan dan harus dibuat oleh notaris Indonesia. Namun hukum Indonesia juga mengenal adanya perjanjian pemisahan harta benda antara pasangan suami istri selama perkawinan, yang disebut juga dengan perjanjian pasca nikah. Seperti halnya perjanjian pranikah, perjanjian pascanikah juga harus dibuat di hadapan notaris Indonesia. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi pasangan WNI yang menikah tanpa adanya perjanjian pranikah, untuk membuat perjanjian pascanikah pada saat perkawinan.